Berikut tema atau materi bidang pelatihan keuangan.
- Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019
- Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lingkup OPD/ SKPD
- Implementasi Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
- Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah berdasarkan PMK Nomor 24/PMK.07/2020
- Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
- Penguatan Fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
- Tata Cara Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai SAP Menuju Opini WTP
- Penatausahaan Keuangan Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan Bendahara
- Mekanisme Penyisihan Piutang Dan Penyisihan Dana Bergulir Berdasarkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 Bagi Pengguna Anggaran, KPA, PPK SKPD Dan Bendahara Penerimaan SKPD Dan SKPKD
- Strategi Perencanaan Dan Pengendalian Anggaran, Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Serta Pengelolaan Barang Dan Jasa Pemerintah Berbasis E-Baugdeting
- Dasar-Dasar Pengelolaan Keuangan Dan Pengelolaan Manajemen Aset Daerah Yang Efektif
- Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
- Teknis dan Mekanisme Pertanggungjawaban Perbendaharaan Keuangan Daerah
- Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Mekanisme Pengalokasian Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah
- Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
- Tata Cara Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
- Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual
- Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA), PPTK, PPK Dan Bendahara
- Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan
- Penyusunan dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah serta Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)
- Mekanisme Pengelolaan Hibah (PMK Nomor 191/PMK.05/2011)
- Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja SKPD dan RKPD
- Pedoman Teknis Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Sosial
- Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
- Penerapan Program Aplikasi Simda Keuangan berbasis Akrual dilingkungan Pemerintah Daerah dan satuan kerja perangkat Daerah (SKPD)
- Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa
- Penerapan Transaksi Non Tunai Bagi Pemerintah Daerah
- Teknik Analisa Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran RKPD, KUA, PPAS, Renja, RKA dan RAPBD Berbasis Kinerja
- Strategi Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
- Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Dana Perimbangan Dan Lain – Lain Pendapatan Daerah
- Teknis Sistem Pengelolaan Keuangan BLU Rumah Sakit
- Tata Kelola Keuangan UPT
- Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual
- Peningkatan Kapabilitas APIP dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai PP No.12 Tahun 2019
- Laporan Keuangan BLUD Puskesmas Berdasarkan Permendagri No 79 Tahun 2018
- Manajemen Keuangan Daerah dan Investigasi
- Strategi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Proses Pengadaan Barang Jasa Pajak
- Tugas dan Tanggung Jawab bagi bendahara Penerimaan Dan Bendahara Pengeluaran Dalam Pengelolaan Keuangan Negara
- Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dan Aset Daerah Berbasis Aplikasi E-SIPKD, E-Reporting, E.Siap/BMD
- Audit Keuangan, Audit Aset, dan Audit Kinerja Untuk Memperoleh dan Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
- Tata Cara Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)
- Sosialisasi Permendagri No. 26 Tahun 2021 Perubahan Atas Permendagri No. 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan APBD
- Reviu Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa
- Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2020
- Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
- Reviu Atas RPJMD dan Renstra Sesuai Permendagri No. 9 Tahun 2018
- Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai PP No. 12 Tahun 2019 dan Keterkaitan Dengan RPJMD
- Perencanaan dan Penganggaran Keuangan
- Implementasi Permendagri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- Permendagri No. 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Penyusunan APBDes Anggaran Desa
- Pengadaan Barang dan Jasa Bagi Pengelola Keuangan PA, PPK dan PP
- Tata Cara Pengajuan Pinjaman Daerah
- UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
- Implementasi SIPD Dalam Penatausahaan LPJ Keuangan Daerah
- Pengelolaan Keuangan Bagi Aparatur Kelurahan
Pelatihan Keuangan
Pelaksanaan kegiatan pelatihan atau bimtek Keuangan yang diadakan oleh P3 PEMDA telah memiliki jadwal dan lokasi berlangsungnya kegiatan bimtek. Kegiatan tersebut terdapat di berbagai kota seperti Medan, Palembang, Bengkulu, Manado, Makassar, Samarinda, Balikpapan, Banjarmasin, Lombok. Jakarta, Bali, Medan, Bandung, Malang, Semarang, Surabaya, Yogyakarta dan beberapa kota lainnya di Indonesia.
Demikian materi bidang Ketahanan Pangan yang diselenggarakan oleh P3 PEMDA. Terlampir jadwal bimtek/diklat bidang keuangan dan bendahara daerah tingkat nasional.




