Bimtek/Diklat keuangan dan Bendahara Pemerintahan Daerah dengan materi pelatihan antara lain Akuntansi dan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Penyusunan Dan Pengendalian Renja SKPD dan RKPD, Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Akhir Tahun Sesuai SAP Menuju Opini WTP dan beberapa tema lainnya di bidang keuangan daerah.
Materi pelatihan tersebut merupakan bagian dari bimtek keuangan tingkat nasional oleh Pusat Pelatihan Pendidikan dan Pemerintah Daerah (P3 PEMDA) . Sebagai penyelenggara pelatihan, training, bimbingan teknis, diklat dan sosialisasi dalam mendukung program keuangan pemerintah daerah dan pusat.
Materi Bimtek Keuangan Daerah
Berikut beberapa materi bimtek/diklat bidang keuangan dan bendahara daerah yang dapat dipilih oleh masing-masing peserta.
- Strategi Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual
- Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah
- Penyusunan Neraca Awal dan Akhir Pemerintah Daerah
- Perencanaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
- Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang dilengkapi Dengan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa serta Audit Pemeriksaan BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
- Tata Cara Pengadaan Pinjam Luar Negeri & Penerimaan Hibah (PP No. 10 Tahun 2021)
- Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dan Penyampaiannya
- Verifikasi dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara OPD
- Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah & Strategi Menghadapi Audit Dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah
- Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
- Akuntansi dan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (AKLAP) Berbasis SIPD
- Pedoman Penyusunan Rancangan PPAS APBD
- Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Permendagri No. 77 Tahun 2020 Bagi PA, PPTK, PPK, Bendahara & SKPD
- Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018
- Pengelolaan Keuangan Dana Kapitasi JKN Puskesmas Berdasarkan Permenkes No. 6 Tahun 2022
- Sosialisasi Permendagri No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Penyusunan PRA RKA APBD dan Keterkaitannya dengan PP No. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Sosialisasi dan Implementasi Permendagri No. 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Serta Pedoman Penyusunan APBD TA. 2023
- Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendaharawan SKPD
- Pengelolaan Serta Tata Cara Penatausahaan Keuangan Daerah Berbasis SIPD
- Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Pengelolaan BUMDes Serta Strategi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pertanggungjawaban Berbasis Akuntabilitas
- Peningkatan Kompetensi Bendahara Pengeluaran Pembantu Instansi Pemerintah SKPD
- Penyusunan Laporan Keuangan BLUD dan Penyusunan RBA BLUD
- Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023 Sesuai Permendagri No. 84 Tahun 2022
- Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Bagi PA, KPA, PPK SKPD, PPK Unit SKPD, PPTK & Bendahara
- Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBD
- Penyusunan Laporan Keuangan Bagi Pejabat Penatausahaan
- Penatausahaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Pajak Daerah
- Peran PPK Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Berdasarkan Perpres No, 12 Tahun 2021
- Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/BMD Dalam Penerapan SIPD
- Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN)
- Standar Pengawasan Audit Keuangan Pemerintah
- Sistem dan Prosedur Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
- Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Umum dan Mekanisme Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah
- Peningkatan Kompetensi Bendahara Pengeluaran Pembantu Instansi Pemerintah Daerah (SKPD)
- Penyusunan KUA PPAS dan RKA SKPD
- Penyusunan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019
